- P2KA Lakukan Demo Desak PT KAI Bayar Para Pensiunan
- Penipu Catut Nama Bupati Pandeglang Minta Fee Dana Hibah
- Protes Atas Hasil Imbang , Suporter Hadang Bus Persib Di Flyover Pasupati
- DPRD Pandeglang: Sekdes Pamer Miras Saat Live FB, Harus Dipecat
- Warga Lembang Bakal Sweeping Bikers Sunmori-Night Riding Bikin Resah
- Walkot Nashrudin: Soal Pembentukan Provinsi Cirebon Raya, Jangan Dipaksakan
- TNI AL Bantu Gencarkan Vaksinasi di Ponpes Cirebon
- Terancam 5 Tahun Bui, Tersangka Kasus Bentrok Maut Ormas di Perbatasan Sukabumi-Cianjur
- Saung Pembibitan Ikan yang Ambruk, 2 Pria di Tasikmalaya Tewas Tertimpa
- Amalan Ringan yang Berpahala Besar untuk Para Suami
- Pesta Miras Oplosan, Nyawa 3 Warga Karawang Tak Bisa Diselamatkan
- 12 Rumah Terancam, Titik Longsor di Gununghalu KBB Meluas
- Surati Jokowi, Kapolri Ingin Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri
- 70 Ribu Siswa SMA/SMK di Bandung-Cimahi Tuntas Divaksin
- Sisakan Satu Jenazah WNA Korban Kebakaran Lapas Tangerang , Tak Ada Data Pembanding DNA
Realisasi BLT Desa Bakal Tak Sesuai Target

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun ini akan mencapai Rp770,8 triliun. Jumlah itu sekitar 96,9% dari target yang sebesar Rp795 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran TKDD terutama dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya. Persyaratan lengkap, penyalurannya pun lancar.
“Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (12/7/2021).
Dia menyebutnya untuk BLT (bantuan langsung tunai) desa diperkirakan hanya akan terealisasi 69% dari total pagu pada tahun ini sebesar Rp 28,8 triliun. Dia meminta seluruh pihak untuk mengoptimalkan penyaluran BLT desa agar dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat.
Baca Lainnya :
- Unsur Muspida Kec. Dusun Tengah, Sediakan Air Cuci Tangan di Lokasi Pasar Ampah0
- Warganet Laporkan Cuitan Ujaran Kebencian atas Kabar Duka Kematian Ibunda Presiden Jokowi0
- Cara Mendapatkan relaksasi Cicilan Kendaraan yang Bisa Ditangguhkan 1 Tahun1
- Pemkab Sumedang Minta Operasional Pabrik-Perkantoran Dihentikan Sementara0
- Petugas Pakai APD Evakuasi Dokter Garut yang Meninggal di Kamar Kos0
“Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa,” katanya.
Saat ini alokasi program perlindungan sosial sebesar Rp149,08 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,31 triliun, bansos tunai Rp17,5 triliun, sembako Rp42,37 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp7,58 triliun, subsidi kuota internet Rp3 triliun, BLT dana desa Rp28,8 triliun, dan iuran JKP Rp1,55 triliun.[]
































