- P2KA Lakukan Demo Desak PT KAI Bayar Para Pensiunan
- Penipu Catut Nama Bupati Pandeglang Minta Fee Dana Hibah
- Protes Atas Hasil Imbang , Suporter Hadang Bus Persib Di Flyover Pasupati
- DPRD Pandeglang: Sekdes Pamer Miras Saat Live FB, Harus Dipecat
- Warga Lembang Bakal Sweeping Bikers Sunmori-Night Riding Bikin Resah
- Walkot Nashrudin: Soal Pembentukan Provinsi Cirebon Raya, Jangan Dipaksakan
- TNI AL Bantu Gencarkan Vaksinasi di Ponpes Cirebon
- Terancam 5 Tahun Bui, Tersangka Kasus Bentrok Maut Ormas di Perbatasan Sukabumi-Cianjur
- Saung Pembibitan Ikan yang Ambruk, 2 Pria di Tasikmalaya Tewas Tertimpa
- Amalan Ringan yang Berpahala Besar untuk Para Suami
- Pesta Miras Oplosan, Nyawa 3 Warga Karawang Tak Bisa Diselamatkan
- 12 Rumah Terancam, Titik Longsor di Gununghalu KBB Meluas
- Surati Jokowi, Kapolri Ingin Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri
- 70 Ribu Siswa SMA/SMK di Bandung-Cimahi Tuntas Divaksin
- Sisakan Satu Jenazah WNA Korban Kebakaran Lapas Tangerang , Tak Ada Data Pembanding DNA
Kuliah Daring, Aptisi Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Internet

Keterangan Gambar : Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Pusat
[Jakarta] - Dengan adanya status tanggap darurat darurat bencana nonalam
pandemi Korona memaksa perguruan tinggi melaksanakan Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) atau secara daring. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan
persoalan lain, yakni mahalnya biaya internet yang harus ditebus
mahasiswa untuk mengakses materi dan mengikuti perkuliahan daring
tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko. Menurutnya, di situasi darurat
pemerintah harus tanggap dengan menggratiskan biaya internet, sehingga
pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan baik.
"Mestinya saat sekarang adalah kesempatan pemerintah membebaskan biaya untuk internet," kata Budi.
Itu sangat mungkin. Yakni dengan memberdayakan perusahaan
telekomunikasi plat merah seperti PT Telkom. "Melalui PT Telkom dan
membuat jaringan sampai pelosok Tanah Air, dengan biaya murah,"
tegasnya.
Budi menjelaskan, biaya internet yang mahal ini menjadi salah satu
halangan untuk PJJ. Selain itu tentu bagaimana kesiapan Perguruan
Tinggi, terutama bagi kampus yang terakreditasi di bawah A.
"Yang akreditasi A dapat melaksanakan PJJ 100 persen pertemuan sedangkan
untuk akreditasi institusi B dan C selama ini hanya dapat melaksanakan
50 persen pertemuan saja. Jadi mereka belum terlatih menggelar PJJ,"
terangnya. [red]
































