- UPT Dishub Garut Monitoring Pemasangan Tiang Listrik PJU
- Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kab. Sukabumi, Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila
- Memutus Penyebaran Covid-19, AKBP Sumarni Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan
- Koordinasi LKSP-Kadin Jabar Dengan BP2MI
- Rapat Hybrid Perdana Pengurus Baru BPB MPW PP Provinsi Jawa Barat
- 3 Pejabat Pemkab Aceh Tenggara Dibekuk Beli 6 Butir Ekstasi
- Menlu Retno Tekankan Dukungan Indonesia bagi Palestina
- MUI Desak Pilkada 2020 Ditunda: Demi Keselamatan Jiwa Manusia
- MA Potong Hukuman Anas Urbaningrum Jadi 8 Tahun Penjara
- Petugas Lapas Tangerang Tidur Saat Narapidana WN China Kabur
- Polda Jabar Ringkus 3 Kurir Narkotika dan Amankan 1 Kg Sabu
- Deklarasi KAMI di Rengasdengklok Dibubarkan
- Pemda KBB-TNI Bantu Petani yang Terimbas COVID-19
- Ridwan Kamil Bakal Ngantor di Kota Depok, Bodebek Episentrum COVID-19
- Uji Klinis Berjalan Lancar, Produksi Vaksin COVID November 2020
Pimpinan KPK Sebut ASN Sulit Netral saat Pilkada

JAKARTA --Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kerap kesulitan menjaga netralitas saat pilkada berlangsung.
"Faktanya kita melihat bahwa netralitas ASN itu di satu sisi masih di bawah itu dan masih menjadi bagian yang dilema bagi ASN," kata Ghufron dalam seminar daring bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9).
Ghufron mengatakan bahwa ASN di lingkungan kepala daerah petahana kerap dihadapkan pada situasi dilematis. Situasi ini berujung pada kesulitan sikap netral saat pilkada berlangsung.
Baca Lainnya :
- Peserta MTQ Mundur Gegara Diminta Dibuka Cadar0
- RK Prihatin Hampir Rp300 T Lari karena Pengumuman PSBB DKI0
- Aaliyah Massaid Cuek Saat Ibunya Ditangkap Pihak Kepolisian , Responnya Cuma Gini?0
- Eks Pengawal Jokowi Resmi Jadi Danjen Kopassus0
- Relawan GA Covid-19 Kab. Sukabumi Adakan Sosialisasi0
Melihat kenyataan ini, Ghufron menganggap sikap netral pada kenyataannya hanya sesuatu yang mudah diucapkan. Namun dalam praktiknya, orang yang berada di lingkaran tersebut justru mengalami kesulitan.
"Ikut pada petahana kewajiban. Tidak ikut juga menjadi takut. Tidak bagus kalau kemudian yang menang petahana, karena hal ini berisiko pada jabatan atau hak keuangannya," katanya.
Terkait hal ini, menurut Ghufron, peran masyarakat menjadi salah satu kunci. Dia meminta agar masyarakat bisa berperan aktif untuk memantau penyelenggaraan Pilkada 2020 demi menjaga ASN dari potensi praktik korupsi dan politik kepentingan.
"Masyarakat mampu menjaga dua hal" katanya.[]
































