- UPT Dishub Garut Monitoring Pemasangan Tiang Listrik PJU
- Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kab. Sukabumi, Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila
- Memutus Penyebaran Covid-19, AKBP Sumarni Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan
- Koordinasi LKSP-Kadin Jabar Dengan BP2MI
- Rapat Hybrid Perdana Pengurus Baru BPB MPW PP Provinsi Jawa Barat
- 3 Pejabat Pemkab Aceh Tenggara Dibekuk Beli 6 Butir Ekstasi
- Menlu Retno Tekankan Dukungan Indonesia bagi Palestina
- MUI Desak Pilkada 2020 Ditunda: Demi Keselamatan Jiwa Manusia
- MA Potong Hukuman Anas Urbaningrum Jadi 8 Tahun Penjara
- Petugas Lapas Tangerang Tidur Saat Narapidana WN China Kabur
- Polda Jabar Ringkus 3 Kurir Narkotika dan Amankan 1 Kg Sabu
- Deklarasi KAMI di Rengasdengklok Dibubarkan
- Pemda KBB-TNI Bantu Petani yang Terimbas COVID-19
- Ridwan Kamil Bakal Ngantor di Kota Depok, Bodebek Episentrum COVID-19
- Uji Klinis Berjalan Lancar, Produksi Vaksin COVID November 2020
Ada Apa dengan Menteri Nadiem, Mengapa Diboikot & Diminta Dicopot

JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim tengah menjadi sorotan, Ada juga pihak yang meminta agar Nadiem Makarim dicopot dari Mendikbud. Kenapa ya? Kemendikbud membuat Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat, program inilah yang menjadi salah satu polemik.
Merujuk pada Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini melibatkan organisasi masyarakat (ormas) sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
Namun, dua ormas tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mundur dari program ini, Bunda. Diikuti oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Muhammadiyah dan PBNU mundur karena protes soal kriteria lembaga CSR yang lolos seleksi. Ormas ini juga mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.
Baca Lainnya :
- Revisi PP Manajemen PNS, Batas Usia Pensiun hingga Kekuasaan Tertinggi di Presiden0
- Mulai Senin 27 Juli, Warga Jabar yang Tak Pakai Masker Harus Bayar Denda0
- Makanan Penyebab Batu Ginjal yang Harus Diwaspadai 0
- Permen PUPR 11/2019 Dinilai Lindungi Konsumen,Meski Menuai Polemik0
- Cara Rasul Mengkonsumsi Garam0
"Di situ kita mempertanyakan, apakah proses seleksi ini transparan. Nah, kalau ini yang terjadi, Muhammadiyah khawatir program yang besar dan bagus ini dengan anggaran yang besar ini dikerjakan oleh oknum kelompok yang tidak kompeten," kata Kasiyarno, Ketua Majelis Pendidikan Dasar & Menengah PP Muhammadiyah.
PGRI mundur dari program ini karena alokasi dana di tengah pandemi. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, dana yang telah dialokasikan untuk POP lebih bermanfaat kalau digunakan untuk membantu guru, siswa, hingga infrastruktur. Khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Seperti yang kita ketahui, ada banyak daerah tertinggal yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi corona . Kendalanya mulai dari jaringan internet hingga kemampuan finansial siswa.
karena kisruh POP ini, Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim, Bunda. Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay awalnya menyebut kebijakan Nadiem membuat banyak pihak tersinggung.
"Berkenaan dengan itu, Presiden diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Saleh.
Saleh menilai, latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem Makarim tidak sesuai dengan bidang pendidikan. Sehingga, perlu adanya sosok yang lebih mengerti tentang masalah pendidikan di Indonesia.
Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, Nadiem belum perlu diganti jika ada reshuffle kabinet. Menurut Cak Imin, Nadiem perlu menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu, seperti soal Program Organisasi Penggerak.
Meski banyak pihak yang menyatakan mundur dari program tersebut, Nadiem Makarim mengatakan akan tetap menjalankannya. Nadiem membuat evaluasi lanjutan dari POP karena adanya masukan dari berbagai pihak.
"Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional," kata Nadiem Makarim dikutip dari YouTube Kemendikbud RI.[]































