Mulai Senin 27 Juli, Warga Jabar yang Tak Pakai Masker Harus Bayar Denda

By Polkrim News 26 Jul 2020, 18:54:30 WIB Jabar
Mulai Senin 27 Juli, Warga Jabar yang Tak Pakai Masker Harus Bayar Denda

BANDUNG - Mulai Senin (27/7/2020), warga Jabar yang bandel bakal didenda. Denda berla,u bagi masyarakat yang tak memakai masker. Denda yang harus dibayar sekira Rp  100.000 hingga Rp 150.000. Warga Jawa Barat wajib tahu, besok atau Senin 27 Juli 2020 kebijakan denda bagi warga yang tak memakai masker akan diberlakukan.

Kebijakan denda masker ini sudah tak bisa ditawar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan, akan mulai berlaku pada awal pekan depan.Namun ia berpesan, makna dari pemberlakuan denda masker ini untuk mendisiplinkan warga agar adaptasi kebiasaan baru menjadi benar-benar kebiasaan warga Jawa Barat.

"Denda masker tetap dimulai tanggal 27 tapi menunggu surat Inpres yang dijanjikan Pak Jokowi per hari ini belum turun mudah-mudahan besok sudah ada," ujar Ridwan Kamil di pendopo Cianjur, Jumat (24/7/2020).

Baca Lainnya :

Menurutnya, pada intinyal denda masker itu untuk mendisiplinkan supaya kalau mau ekonomi jalan, pernikahan bisa normal lagi, semuanharus pakai masker.

"Hasil survei masih 50% yang disiplin pakai masker, nanti daerah mana yang perlu ditekan banyak mengenai denda masker itu tugasnya pemerintah provinsi untuk membimbing," katanya.

Ia mengatakan, jika sudah diberlakukan denda masker maka itu dikembalikan lagi teknisnya kepada masing-masing daerah seperti apa penegakannya.

"Kami sudah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan disiplin," katanya.

Ia mengapresiasi pihak kepolisian sudah lebih dulu melakukan sosialisasi dengan operasi patuh. Polisi menegur warga dan pengendara yang berada di tempat umum agar terus menggunakan masker. Kata Pengamat Soal Kebijakan Denda Ridwan Kamil

Pengamat Kebijakan Publik, Prof Cecep Darmawan menilai rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bakal menerapkan sanksi berupa denda uang kepada warga yang tidak menggunakan masker di luar ruangan kurang efektif.

Dari sisi kebijakan publik, kata dia, sanksi berupa denda harusnya menjadi langkah terakhir setelah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara makaimal.

"Pemerintah juga harus memfasilitasi, misalnya memberikan bantuan berupa masker, kalau upaya-upaya itu sudah optimal dari sisi edukasi pemberdayaan masyarakat, baru pada tahap sanksi," ujar Cecep Darmawan, saat dihubungi, Rabu (15/7/2020).

Selain itu, kata dia, dari sisi hukum, kalau dasar hukumnya bukan undang-undang atau peraturan daerah (Perda), bisa saja menyalahi prosedur. Sebab, sanksi dalam kaitan denda itu hanya dari undang-undang dan perda.

"Selain itu tidak boleh. Jangankan Pergub, peraturan mentri saja tidak boleh ada denda, sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah kalau pun mau buat peraturan itu baiknya ada di Perda, baik provinsi maupun kabupaten kota," katanya.

Berkaca pada pengalaman, kata dia, biasanya, sanksi berupa denda itu kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat. Jadi, sanksi itu tetap harus menjadi kebijakan terakhir.

"Jadi tataran kebijakan publik sesungguhnya perangkat sanksi berupa denda itu adalah opsi terakhir. Setelah pemerintah melakukan edukasi sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, baru penerapan sanksi, banyak aturan yang menggunakan denda tapi sebetulnya kurang efektif karena banyak faktor," ucapnya.

"Menurut saya, seharusnya ada sanksi lain yang lebih efektif, tapi sekali lagi, sanksi itu harusnya diterapkan di akhir," tambahnya.

Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil sudah mengumumkan, masyarakat yang tertangkap tak memakai masker akan didenda mulai Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.Petugas yang akan memungut denda kepada mayarakat yang tak patuh protokol kesehatan adalah Satpol PP, Polisi, dan TNI.

Tujuan denda kepada masyarakat yang tak memakai masker adalah agar penanganan virus corona di Jawa Barat efektif.Di tingkat nasional, Presiden Jokowi juga sedang memikirkan sanksikepada masyrakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

Di akun Twitternya, Jokowi menyebutkan beberapa alternatif sanksi, mulai dari denda, kerja sosial, dan hukuman rindak pidana ringan.

"Penerapan sanksi ini diharapkan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan," tulis Jokowi di akun Twitternya, Selasa (14/7/2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan hukuman denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, termasuk lokasi-lokasi wisata, mulai 27 Juli 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tidak hanya bagi warga Jawa Barat, sanksi ini juga akan berlaku bagi masyarakat luar Jawa Barat yang sedang berwisata di Jawa Barat.

“Tanggal 27 Juli 2020 kita akan ada denda Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu kepada mereka yang tidak pakai masker di ruang publik, karena diedukasi sudah, ditegur dengan surat tilang sudah, sekarang karena tingkat kedisiplinannya rendah, maka ditindak dengan denda,” ucap pria yang disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Selasa (14/7/2020).

Penilangan atau penarikan denda kepada mereka yang melanggar, katanya, akan dilakukan oleh Satpol PP, polisi, dan TNI, atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat.

Proses tilang berdenda ini akan dilakukan menggunakan e-tilang via aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat). Dana denda akan masuk ke kas daerah sesuai Peraturan Gubernur yang dirancang.

“Denda ini termasuk kepada pengunjung dari luar Jabar. Siapa yang datang ke tanah Jawa Barat, harus ikut aturan Jawa Barat,” katanya.

Aturan penggunaan masker ini dikecualikan pada saat sedang pidato, sedang makan atau minum, sedang berolahraga kardio tinggi, atau sedang melakukan sesi foto sesaat.

"Selama 14 hari ini mari saling mengingatkan dan saling memberi masker dan mari lebih dispilin jika tidak ingin terkena denda," katanya.

Di bidang pariwisata, Emil menambahkan pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah strategis sebelum memberikan izin untuk membuka kembali destinasi wisata, seperti berkoordinasi dengan pimpinan daerah yang wilayahnya menjadi tujuan wisata. Ia pun sudah mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan di sejumlah lokasi wisata dan sarana transportasi umum.

“Saya cek dari mulai masuk ke titiknya ada tanda jaga jarak. Kemudian saya pastikan semua pengelola, karyawannya pakai masker dan face shield. Saya juga melakukan pengecekan di transportasinya. Pembatasan, jarak, jadwal, dan termasuk cara booking-nya,” tutur Emil.

Selain itu, Emil menuturkan pihaknya akan mempromosikan kembali potensi wisata jika sudah dinilai aman. Aspek bersih, sehat, indah, kreatif, aman dan murah senyum akan terus dikampanyekan guna menumbuhkan kembali kepercayaan wisatawan terhadap potensi wisata di Jabar.

“Intinya, saya juga ingin cepat-cepat pariwisata kembali normal, hanya saya butuh jaminan bahwa pelaku industrinya sudah disiplin mengamankan wilayahnya dan wisatawannya juga sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru,” ujarnya.

Emil mengatakan ada tiga rumus agar pariwisata di Jabar aman untuk beroperasi kembali di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Tiga rumus tersebut yakni proses reservasi tiket secara online atau dalam jaringan (daring), menjaga keamanan transportasi dan perjalanan wisata, dan menjaga kedisiplinan wisatawan dalam menerapkan protokol kesehatan antara lain pakai masker, jaga jarak aman, dan cuci tangan pakai sabun.

“Jika semua protokol adaptasi itu diterapkan di semua pariwisata di Jawa Barat, seharusnya apa pun jenis wisata di Jawa Barat bisa dibuka lagi” ucap Emil.

Meski begitu, Emil tidak memungkiri bahwa kendala di lapangan adalah tidak semua masyarakat mau disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker.[]




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

JADWAL SHOLAT HARI INI


Kanan - Iklan Sidebar1Kanan - Iklan PP

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Utama