Jokowi Teken Perpres Penanggulangan Ekstremisme-Terorisme

By Polkrim News. 15 Jan 2021, 22:53:52 WIB Nasional
Jokowi Teken Perpres Penanggulangan Ekstremisme-Terorisme

JAKARTA --Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Pembentukan RAN PE disebut untuk merespons tumbuh kembang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme.

"Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi pemacu (driver) ekstremisme berbasis kekerasan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana terorisme di Indonesia," seperti dikutip dari salinan Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Jumat (15/1).

Baca Lainnya :

Perpres tersebut mencantumkan lima sasaran dari RAN PE. Pertama, meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (ekstremisme).

Kedua, meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang dilakukan kementerian/lembaga, pemda, masyarakat sipil, dan mitra lainnya.

Ketiga, mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Lalu, meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Terakhir, meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

"Sasaran umum RAN PE adalah untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi perpres tersebut.[]

Anak Rhoma Irama di Panggil KPK, Ingatkan Konsekuensi Mangkir

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan putra pedangdut Rhoma Irama, Romy Syahrial, untuk hadir dalam pemanggilan terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Banjar, Jawa Barat.

Namun demikian, Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyebut Romy hingga kini belum memenuhi hingga dua kali panggilan yang dilayangkan KPK.

"Saksi Romy Syahrial (swasta), tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak dua kali," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (15/1).

KPK, kata Ali, mengingatkan Romy segera memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2017 tersebut.

"KPK mengingatkan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan dan kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur tersebut. Tim penyidik hingga kini masih melakukan serangkaian penyelidikan.

Tim penyidik, kata Ali, masih mengumpulkan data dan alat bukti dengan memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Salah satu lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," tambah Ali.[]




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

JADWAL SHOLAT HARI INI


Kanan - Iklan 2Kanan - Iklan 1Kanan - Iklan 3

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Utama