Belum Terima Gaji Sejak Januari 2021, Perangkat Desa di KBB Mengeluh

By Polkrim News. 08 Apr 2021, 00:09:24 WIB Jabar
Belum Terima Gaji Sejak Januari 2021, Perangkat Desa di KBB Mengeluh

BANDUNG BARAT - Kabar kurang menyenangkan datang dari perangkat desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Para perangkat desa itu dikabarkan belum menerima gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) sejak Januari 2021.

Ketua Forum Sekretaris Desa (Sekdes) Bandung Barat Rahmat Kurniawan mengatakan permasalahan belum diterimanya gaji perangkat desa, lantaran Pemkab Bandung Barat belum mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD).

"Sudah banyak keluhan perangkat desa karena Siltap belum cair. Katanya mereka sudah pinjam sana sini untuk kebutuhan. Siltap ini kan yang paling diandalkan apalagi ini kan mendekati Ramadhan," ungkap Rahmat saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Baca Lainnya :

Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bandung Barat Rahmat menyebut karena adanya penyesuaian data pembayaran BPJS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes).

Sementara soal BPJS ada ketidaksinkronan antara data dari pihak BPJS dengan Pemkab Bandung Barat. Pembayaran iuran BPJS perangkat desa sendiri satu persen dicover Pemdes, satu persen oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, dan empat persen dari DPMD KBB.

"Masalahnya data BPJS dengan Pemda itu tidak sinkron karena dari segi perangkat desa yang terdaftar di BPJS harus penyesuaian lagi," tuturnya.

Dari Siltap setiap bulannya kepala desa bakal menerima Rp 3.500.000, sekretaris desa sebesar Rp 2.700.000, perangkat desa Rp 2.500.000, serta kepala dusun Rp 2.050.000.

"Harapannya ini segera selesai sehingga gaji yang tertunda sejak Januari 2021 bisa segera dicairkan secepatnya. Karena kan banyak perangkat desa yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan tersebut," tegasnya.

Kepala DPMD Bandung Barat Wandiana menjelaskan ada dua kendala yang membuat ADD untuk Pemdes di KBB telat dicairkan. ADD sendiri di dalamnya memuat Siltap perangkat desa hingga staf.

Pertama syarat untuk pencairan ADD itu Pemdes harus menyerahkan susunan APBdes, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Jadi dari 165 desa itu baru 23 desa yang sudah diverifikasi APBdes-nya oleh DPMD. Sekarang sudah diserahkan ke BKAD. Harus segera dicairkan karena sudah disusun APBdes," jelas Wandiana.

Kemudian permasalahan kedua yakni memang ada ketidaksinkronan data BPJS yang diinput melalui sistem oleh pihak desa. "Apa yang tidak nyambung pas dikonfirmasi kaitan dengan BPJS. Perangkat desa sudah mengakui dia menginput tidak sesuai dengan data yang ada di BKAD," tegasnya.

Pihaknya mengklaim sudah melayangkan surat kepada pihak camat agar menginstruksikan Pemdes tepat waktu dalam menyusun APBdes. "Dalam penyusunan APBdes tahun ini ada kendala ketika muncul intruksi dari pemerintah pusat untuk memasukan anggaran sebesar 8 persen untuk kegiatan PPKM Mikro," tandasnya.[]




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

JADWAL SHOLAT HARI INI


Kanan - Iklan 2Kanan - Iklan 1Kanan - Iklan 3

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Utama