IDI: Warga Tak Bisa Dipaksa, Harus Konsen saat Divaksin

JAKARTA,--Ketua Satgas Covid-19 Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh warga untuk disuntik vaksin covid-19. Zubairi menyebut, program vaksinasi harus dengan persetujuan warga atau pasien. Menurutnya warga harus konsen saat disuntik vaksin.

"Biasanya di kedokteran ada istilah konfidensialitas dan konsen. Konsen artinya setelah diberi penjelasan, maka pasien boleh memilih, mau disuntik atau tidak, mau disuntik atau tidak mau obat ini atau tidak," kata Zubairi dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (19/12).

Kendati begitu, menurut Zubairi, demi kepentingan publik, maka pemerintah harus mengupayakan agar sekitar 80 persen masyarakat Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19. Ini perlu dilakukan agar terciptanya kekebalan komunal atau herd immunity.

Baca Lainnya :

• Longsor di Bogor, Satu Keluarga Tewas Tertimpa Rumah Ambruk0
• Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Desa Sagaranten Lamban, Ada Apa dengan Penegak Hukum?0
• Ketua DPRD Kab. Bandung. H.Sugianto Siap Kolaborasi dengan PWI dan IJTI di Soreang0
• Kabar Menggembirakan Orang Indonesia Sembuh dari Corona0
• Game Assassin\'s Creed Syndicate Digratiskan Mulai 20 Februari 0

"Kalau sudah sebagian besar kebal, maka virusnya tidak lagi menular kemana-mana, sehingga selesai masalahnya," ujar dia.

Ia menyatakan, pihak-pihak yang menolak diberi vaksin ini berpotensi menimbulkan masalah baru dalam penanggulangan pandemi Covid di Indonesia. Namun, ia meyakini jika mereka yang menolak dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya vaksin di tengah pandemi.

Oleh sebab itu, Zubairi meminta pemerintah mencari cara efektif untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksin.

"Saya lebih cenderung beri edukasi yang lebih baik dan benar oleh orang yang berwenang dan dihormati oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Senada, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan pemerintah tidak bisa memaksakan program vaksin ketika situasinya belum jelas. Menurut Dicky, pemerintah perlu memetakan warga yang mau diberi vaksin, dan mana yang tidak.

Dicky juga menyatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi yang efektif sebelum memulai program vaksin. Terlebih, di Indonesia masih banyak warga yang menolak vaksin karena lebih mempercayai dengan teori konspirasi.

Tidak hanya itu, yang terpenting adalah pemerintah harus memastikan keamanan vaksin sebelum memulai program vaksinasi.

"Untuk menentukan, memulai program vaksin, sangat utama dan mendasar adalah memastikan vaksin aman dan efektif," kata Dicky.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga berharap masyarakat tidak menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. Pasalnya, Jokowi menyebut, vaksin Covid merupakan salah satu upaya agar Indonesia terbebas dari pandemi.

Menurut Jokowi, sekitar 70 persen atau sekitar 182 juta masyarakat Indonesia akan diberi vaksin. Ini dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.

Jokowi juga menegaskan, dirinya akan menjadi orang yang pertama divaksin di Indonesia. Ini agar masyarakat meyakini jika vaksin yang diberikan aman.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar masyarakat tak perlu khawatir soal kehalalan vaksin ini. Sebab, Kementerian Agama sampai dengan MUI juga turut terlibat dalam proses vaksin ini.

Indonesia saat ini sudah punya 1,2 juta dosis vaksin corona merek sinovac asal China. 1,8 juta dosis akan menyusul kemudian. Namun vaksin belum bisa dipakai karena hasil efikasi belum keluar.

Setelah hasil efikasi keluar, vaksin harus mendapat izin pakai darutat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[]

---

111 pembaca