- Mendikbudristek Sampaikan untuk Guru Honorer, Tak Hanya Janji Tapi Segera Terealisasi
- KPK Sebut 86 Persen Koruptor yang Ditangkap Bergelar Sarjana
- Warga Garut Tenggelam di Sungai Cimanuk Sumedang
- Kasatpol PP Mojokerto Minta Pelaku Dihukum, Anak Buah Dianiaya Anggota TNI
- Posisinya Berangkulan, Sejoli Tewas di Tasikmalaya
- Polisi Trenggalek yang Dilaporkan Hamili Wanita Lain Kini Dimutasi
- Jabar Ajak Investor Garap Megaproyek Wana Wisata Ciater 450 Hektare
- Puluhan Orang Terpaksa Mengungsi, Tanah Gerak Rusak Rumah Warga Sukabumi
- Disdukcapil Kota Cimahi Luncurkan Inovasi 3 Aplikasi Adminduk Online
- Siswa dan Guru Positif COVID di Kota Bandung Bertambah Jadi 54 Kasus
- Laptop dan Dokumen Penting Dosen Raib, Penjahat Pecah Kaca Mobil Beraksi di Banjar
- Lulusan SMA Sederajat Dominasi Pemohon Kartu Kuning di Cimahi
- 2 Pemuda di Kabupaten Bandung Dibacok OTK, Diduga Konflik Pilkades
- Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 Lebih 5 Persen, PTM 12 Sekolah di Bandung Dihentikan
- Termasuk Jabar 22 Provinsi Catatkan Nol Kematian Akibat Covid-19
Larang Warga Pulang Kampung, Anies Akui Tak Kuasa

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui bahwa ia belum punya dasar hukum untuk melarang warga Jakarta keluar daerah seperti untuk pulang kampung atau mudik. Ia juga mengaku tak punya wewenang melakukan hal itu.
"Jadi, pertama mengenai pembatasan ada kewenangannya. Nanti kita bicarakan sama-sama dengan gugus tugas, langkah hukum apa yang bisa kita lakukan supaya ada dasar kuat," kata di Balai Kota dalam video yang disiarkan secara langsung, Kamis (26/3).
Hingga saat ini Anies hanya mengeluarkan imbauan bagi masyarakat Jakarta agar tidak pulang ke kampung halaman.
Baca Lainnya :
- Anies Lapor Skenario Terburuk Wabah Corona DKI ke Jokowi0
- Terima 100 Ribu Rapid Test, Anies Tak Pakai untuk Tes Massal0
- Wartawan Gadungan di Jakbar Ditangkap, Peras Korban Rp 200 Juta0
- 2 Anggota DPRD Gorontalo dan 1 ASN Ditangkap di Diskotek DKI, Diduga Pesta Narkoba0
- Mendagri Sebut DKI Lebih Tepat Pilih Opsi Rapid Test Ketimbang Lockdown0
"Kita di DKI secara imbauan. Saya sudah sampaikan dua minggu lalu jangan pulang kampung," ungkapnyaAnies mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan demi mencegah meluasnya virus corona ke daerah lain karena persebaran virus corona di Jakarta yang kian hari kian banyak.
"Jangan tinggalkan jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat, kita bukan mikirkan diri sendiri tapi seluruh masyarakat," lanjutnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 24 Maret 2020 ada 427 kasus pasien posirif corona dan 32 diantaranya meninggal dunia. Catatan itu sekaligus menegaskan bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak di Indonesia.
Pantau Pemudik
Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada semua kepala Daerah untuk meneliti dan menelusuri warganya yang sudah terlanjur memutuskan mudik ke kampung halamannya lebih awal.
"Untuk menghindari [penyebaran corona di] daerah-daerah memang ini ada kerjaan tambahan. pemda-pemda ini juga punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampe membawa virus wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf saat melakukan teleconference dengan pewarta, Kamis (26/3).
Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan langkah itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona agar tak merebak ke daerah-daerah yang sampai saat ini kasus positif corona masih minim.
Ia lantas mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan melakukan pengawasan terkait kondisi kesehatan para pemudik berasal dari Jabodetabek dengan lebih ketat.
"Karena itu saya jg minta daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama mencegah penyebaran itu," kata dia
Diketahui, Ganjar Pranowo sudah meminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk mengecek kondisi kesehatan para pemudik dari Jabodetabek. Pendataan mesti langsung dilakukan jika ada yang mengalami gejala klinis virus corona. Khofifah juga akan melakukan hal sama.
Selain itu, Ma'ruf menegaskan secara pribadi telah mengimbau kepada masyarakat tak melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona.
Mantan Rais Aam PBNU itu lantas mencontohkan bahwa agama sudah mengajarkan bahwa seseorang harus mengutamakan untuk menjauhi bahaya ketimbang mengambil manfaat.
"Ada bahaya yang mungkin terjadi baik di jalan, maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada resiko penularan dari covid 19...Karena menurut agama juga gitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipake adalah menolak bahaya itu harus didahulukan," kata dia.
Tak hanya itu, Ma'ruf turut menyarankan agar orang-orang yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test. Hal itu bertujuan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.
Meski demikian, Ma'ruf menyatakan pemerintah nantinya akan mengambil sikap resmi terkait keputusan mudik Lebaran Tahun 2020 ini ditengah wabah corona.
Ia menyatakan seharusnya Presiden Jokowi, dirinya dan Kementerian terkait dijadwalkan untuk rapat kooridinasi pada hari ini untuk membahas hal tersebut. Namun, rapat itu ditunda usai Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo meninggal dunia kemarin malam.[]






















