Pemerintah Bakal Hapus Mudik Lebaran karena Corona, Ini 3 Skenarionya

JAKARTA,- - Pemerintah mempertimbangkan kebijakan melarang mudik lebaran tahun 2020, untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Rencana itu tengah digodok Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, pertimbangan melarang mudik digodok untuk kebaikan masyarakat.

"Kami sudah bersepakat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Juru bicara Menko Marves dan Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan resminya, Rabu (25/3).

Baca Lainnya :

• Pimpinan KPK Kalah Lawan Pegawai soal Rotasi Jabatan0
• Unsur Muspida Kec. Dusun Tengah, Sediakan Air Cuci Tangan di Lokasi Pasar Ampah0
• Warganet Laporkan Cuitan Ujaran Kebencian atas Kabar Duka Kematian Ibunda Presiden Jokowi0
• 3.434 Orang Meninggal karena Corona, Spanyol Lampaui Angka Kematian China0
• Penyemprotan Cairan Disinfektan di Kantor Sekretariat PWI Jabar 0

1. Ada tiga skenario untuk masa mudik lebaran 2020

Pemerintah Bakal Hapus Mudik Lebaran karena Corona, Ini 3 SkenarionyaIDN Times/Dini SuciatiningrumSoal masa mudik 2020 yang segera tiba, Jodi mengungkapkan kementerian terkait menyiapkan tiga skenario. Pertama, mudik lebaran tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.  Opsi kedua, pemerintah meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Adapun skenario ketiga adalah pelarangan mudik. Belum dipastikan opsi mana yang bakal diterapkan. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," kata Jodi.

2. Kemenhub sudah hapuskan program mudik gratis

Pemerintah Bakal Hapus Mudik Lebaran karena Corona, Ini 3 SkenarionyaIDN Times/Ditjen Hubdat Kemenhub. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan resmi meniadakan program mudik gratis untuk masa angkutan lebaran tahun 2020. Kemenhub mempertimbangkan kondisi terkini terkait darurat bencana wabah virus corona di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan masa darurat selama 91 hari, dari 29 Februari hingga 29 Mei 2020.

“Melihat kondisi penyebaran virus COVID-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada Senin (23/3).

Lebih lanjut, Budi menyatakan baik program mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan.

" Saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah. Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan COVID-19,” lanjut Budi.

3. Kemendagri ingatkan calon kepala daerah tak selenggarakan mudik gratis sebagai sarana politik

Pemerintah Bakal Hapus Mudik Lebaran karena Corona, Ini 3 SkenarionyaIDN Times/Dini Suciatiningrum. Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020. Salah satunya peringatan agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.

"Tahun 2020 akan ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

Sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Adapun TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 ini.

Bila nanti diputuskan tidak ada mudik, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tidak mudik lebaran diyakini bisa membatasi penyebaran virus corona ke seluruh negeri.

"Keselamatan rakyat adalah aktivitas dengan risiko tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus corona) ke seluruh Indonesia," kata Kepala BNPB Doni Monardo.[]

---

114 pembaca