Mahfud Pastikan tak Bentuk TGPF Penembakan Laskar FPI

By Polkrim News. 29 Des 2020, 00:29:45 WIB Metropolitan
Mahfud Pastikan tak Bentuk TGPF Penembakan Laskar FPI

JAKARTA — Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen pengungkapan tewasnya enam laskar FPI. Kata Mahfud, pemerintah menyerahkan semua proses pengungkapan, dan penyelidikan peristiwa yang terjadi di jalan tol Japek Km 50 tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kasus tewasnya enam laskar (FPI) itu akan kita selesaikan. Tetapi, pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF terkait ini,” kata Mahfud, saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI: Masalah Strategis Kebangsaan, dan Solusinya, pada Ahad (27/12) malam, dan dipublikasikan via Youtube, Senin (28/12).

Mahfud menyatakan, kasus tewasnya enam laskar FPI tersebut, salah satu dari tiga kasus utama yang bertalian dengan masalah hukum Habib Rizieq Shihab. Akan tetapi, kata Mahfud, terkait insiden tol Japek Km 50, penuntasan kasus hukum yang terpisah dari dua perkara lainnya.

Baca Lainnya :

Mahfud meminta, agar pengungkapan kasus penembakan mati para pengawal Habib Rizieq tersebut dilakukan oleh Komnas HAM. Mahfud mengacu UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kata dia, regulasi tersebut menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, terkait dugaan kasus pelanggaran HAM.

“Jadi sekarang, silakan saja, Komnas HAM selidiki saja,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjamin, kerja-kerja penuntasan kasus, dan pengungkapan pelanggaran HAM yang dilakukan Komnas HAM, tak akan mendapatkan intervensi, dan pengaruh dari pemerintah agar tetap bekerja independen. “Katakan saja kalau polisi salah. Tetapi, katakan juga kalau ada pihak-pihak lain yang memang salah,” terang Mahfud.

Posisi pemerintah pada pengungkapan dugaan pelanggaran HAM tersebut, Mahfud tegaskan akan tunduk pada hasil, dan kesimpulan penyelidikan Komnas HAM. “Dan nanti diumumkan sendiri hasil penyelidikan oleh Komnas HAM. Pemerintah, akan mengikuti apa hasil Anda (Komnas HAM) itu. Nanti akan kita follow up (menjalankan keputusan Komnas HAM),” kata Mahfud menambahkan.

Enam laskar FPI yang ditembak di tol Japek Km 50, pada Senin (7/12) dini hari adalah Faiz Ahmad Sukur (22 tahun), Andi Oktiawan (33), Ahmad Sofyan alias Ambon (26), Muhammad Reza (20), Luthfi Hakim (25), dan Muhammad Suci Khadavi (21). Enam laskar tersebut adalah para pengawal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dituding menghalangi aksi regu kepolisian saat melakukan pengintaian.

Sekretaris Umum DPP FPI dalam pernyataan resmi mengatakan, pada enam jenazah, terdapat 19 luka bolong bekas tembakan dan ragam penyiksaan fisik. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dalam pernyataan resminya, mengakui eksekusi terhadap enam laskar FPI itu dilakukan oleh satuan kepolisian.

Akan tetapi, penembakan mati terhadap enam anggota FPI tersebut sebagai pembelaan diri, respons atas penyerangan enam laskar FPI terhadap petugas kepolisian saat melakukan pengintaian terhadap Habib Rizieq.

Komnas HAM, sejak hari pertama diketahui adanya peristiwa tersebut, Senin (7/12) kerja cepat membentuk tim penyelidikan. Komisioner Komnas HAM Mohamad Choirul Anam memimpin penyelidikan, dan pengungkapan dengan melakukan olah tempat kejadian secara mandiri. Komnas HAM juga sudah memeriksa, dan memintai keterangan banyak saksi-saksi yang terkait, dan mengetahui insiden pembunuhan tersebut. Termasuk memeriksa Kapolda Metro Jaya, dan 30 anggota kepolisian, juga para eksekutor yang melakukan penembakan mati.

Akan tetapi, sampai tiga pekan proses pengungkapan, dan penyelidikan oleh Komnas HAM, Senin (28/12), belum ada kesimpulan apapun dari hasil investigasi mandiri itu. Sementara lembaga swadaya sipil, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), sudah meyakinkan aksi pembunuhan enam anggota laskar FPI tersebut, adalah perisitwa pelanggaran HAM. Pernyataan KontraS tersebut, mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Anggota DPR RI Fadli Zon mengatakan pemerintah seharusnya tetap membentuk TGPF Independen. Mantan Ketua DPR itu mengingatkan pemerintah untuk menjamin adanya proses pengadilan terhadap pelaku, maupun eksekutor, serta dalang, atau pemberi perintah eksekusi mati di tempat terhadap para pengawal Habib Rizieq tersebut.

“Kita (Indonesia), adalah negara yang demokrasi. Dan kita menghargai hak asasi manusia. Tetapi, kalau ini (kasus penembakan mati laskar FPI) dibiarkan, maka akan menjadi satu preseden yang sangat buruk bagi masa depan kita, bagi negara yang mengakui hak asasi manusia, dan bagi demokrasi,” kata Fadli dalam pernyataan virtual yang disampaikan via Youtube, pada Sabtu (26/12).

“Ini saya kira aspirasi dari warga, bahwa pelanggaran hak asasi manusia semacam ini, harus tetap diungkap. Kalau kita menginginkan negara ini maju, damai, dan berkeadilan. Keadilan harus ditegakkan. Termasuk keadilan hukum atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI ini,” sambung Fadli.[]




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

JADWAL SHOLAT HARI INI


Kanan - Iklan 2Kanan - Iklan 1Kanan - Iklan 3

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Utama