KPK Minta Publik Informasikan Pegawai Minimarket yang Buron di Kasus Wali Kota Ambon

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada publik yang mengetahui keberadaan tersangka karyawan minimarket Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR) yang buron untuk melapor. Amri merupakan tersangka dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020.

"Jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan Amri karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pidana korupsi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Senin (16/5/2022)

KPK juga meminta tersangka Amri untuk kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik lembaga antirasuah. Firli mengatakan, surat panggilan juga akan segera dikirimkan kepada yang bersangkutan.

Baca Lainnya :

• Transaksi di Pegadaian Purwakarta Naik 10 Persen, Dampak corona0
• Medan Pertempuran Baru China Melawan Corona Ada di Kota Perbatasan Rusia0
• Dicecar Komisi I DPR soal Bentrokan di Papua, Ini Kata Panglima TNI0
• Sri Mulyani Cairkan Bansos PKH Rp16,4 T Hari Ini0
• Striker Persib Wander Luiz Negatif Corona Usai Tes Kedua0

"KPK memerintahkan kepada saudara untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK," kata Firli lagi.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan Gratifikasi.

Suap tersebut dilakukan bersama dengan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR).

Suap diberikan agar pemkot dapat segera menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tersangka Richard meminta uang dengan minimal nominal Rp 25 juta untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan.

Uang diberikan menggunakan rekening bank milik tersangka Andrew Erin Hehanussa yang merupakan orang kepercayaan Richard. Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, tersangka Amri diduga kembali memberikan uang Rp 500 juta kepada Richard yang diberikan secara bertahap menggunakan rekening serupa.

"RL diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih akan terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," kata Ketua KPK, Firli Bahuri.

Atas perbuatannya, tersangka Amri disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 a atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Sedangkan tersangka Richard Louhenapessy dan Andrew Erin Hehanussa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999.[] 

---

72 pembaca